Muasal Parpol Bagi-bagi Kaos Dalam Kampanye

unasvoice
sumber foto: Tokopedia

Bermula pada tahun 1930. Saat itu, pemerintah kolonial Belanda memperketat impor serat-serat dan tekstil dari Jepang yang harganya terjangkau.

Kebijakan ini, berimbas pada industri tekstil dan kelangkaan bahan-bahan pakaian yang amat dibutuhkan oleh masyarakat. Pada situasi tersebut, menurut catatan sejarah, kerap terjadi gelombang-gelombang perampokan di berbagai kota dan pedesaan di Jawa Timur, dengan sasaran utama adalah kain dan bahan pakaian.

Bahkan, dalam sebuah kecelakaan kereta api yang menghubungkan Malang dan Bangil serta menewaskan ratusan orang, dimanfaatkan oleh penduduk setempat dengan menjarah pakaian-pakaian korban yang tewas.

Menurut sebuah laporan, 80 persen penduduk di pedesaan di Jawa Timur mengenakan pakaian berbahan karung goni. Serta banyak warga penduduk berstatus buruh pabrik tidak mampu berpakaian layaknya seorang pegawai.

Sementara itu para petani di Jawa dilaporkan bekerja dengan bertelanjang dada di lahan-lahan mereka. Dan para kiai serta pengikutnya (baca: pejuang) seringkali terpaksa menukar granat, pistol dan senjata mereka dengan kemeja kepada pihak kolonial Belanda yang notabene adalah musuh.

Itulah sekilas gambaran yang terjadi bagaimana kelangkaan kain dan pakaian pada masa-masa awal kemerdekaan terjadi, sebagai dampak krisis tekstil di Indonesia. Pakaian benar-benar sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat pada umumnya. Terutama rakyat jelata yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia.

Pada awal-awal kemerdekaan, krisis tekstil di Indonesia masih terjadi. Tentu saja hal ini membuat pemerintah Republik Indonesia berusaha mengatasi krisis tekstil yang dialami dengan menjalankan program-program distribusi, upaya mendorong usaha penenunan dan pemintalan rumah tangga hingga upaya industrialisasi tekstil dengan proses importitasi bahan baku dari luar negeri dengan harapan teratasinya krisis tekstil dan tersedianya bahan serta pakaian yang amat dibutuhkan oleh masyarakat.

Sehingga dapat dipahami kemudian pada masa-masa awal kemerdekaan, partai-partai yang turut serta dalam kontestasi politik umumnya berkampanye dengan membagi-bagikan pakaian kepada masyarakat dengan tujuan meraih suara dari masyarakat dan memenangkan pesta demokrasi.

Membagi-bagikan pakaian saat kampanye adalah sebuah program yang cerdas dan solutif terhadap persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan masyarakat Indonesia. Setidaknya, saat kampanye berlangsung pada masa itu.

Sehingga tidak diragukan, pun jika, partai tersebut menang kontestasi politik dan duduk dalam struktur pemerintahan, mereka dapat memberikan dan melahirkan solusi-solusi yang jitu dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa ini.

Kekurangpekaan Pemikir

Sebuah pertanyaan mendasar dapat diajukan. Sejauh apa partai-partai yang turut serta dalam kontestasi politik dewasa ini, peka terhadap permasalahan yang kerap dihadapi oleh masyarakat Indonesia?

Tentu perlu tolak ukur yang jelas dan akurat dalam menjawab pertanyaan ini.

Pun begitu, semua hal itu setidaknya dapat dilihat pada janji-janji politik partai saat berkampanye beserta realisasinya saat memenangkan kontestasi. Meski demikian, kalaupun kita hendak jujur pada kenyataan, sejauh apa relevansinya membagi-bagikan pakaian kepada masyarakat saat kampanye kontestasi dewasa ini terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat?

Apakah bangsa Indonesia sedang mengalami krisis tekstil hari ini?Jawabannya, sudah pasti tidak.

Apakah warga negara Indonesia benar-benar membutuhkan pakaian sehingga perlu dibagikan kepada mereka, baik saat kampanye, baksos, atau apapun acaranya kampanye partai? Jawabannya, sudah pasti tidak.

Lantas, kenapa partai masih sering membagi-bagikan pakaian, tidak saja kepada anggota partai tetapi juga masyarakat?

Kalau kita mau jujur dan terbuka, silahkan dihitung dana kampanye yang dihabiskan oleh partai untuk pembuatan pakaian maupun atribut-atribut kampanye lainnya.

Pertanyaan lainnya, dari mana muasal dana tersebut? Kenyataan ini, terutama besarnya dana kampanye yang dikeluarkan oleh partai maupun anggota partai selama kontestasi berlangsung, kerap kali memaksa partai, terutama anggota-anggota partai yang duduk di dalam struktur pemerintahan terlibat tindak pidana korupsi.

Tentu saja ini menjadi persoalan yang diciptakan oleh partai politik yang ada. Dalam artian, partai-partai yang ada saat ini kerap kali tidak memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan bangsa ini. Malah justru menciptakan masalah yang sangat serius bagi masyarakat dan negara.

Lantas dimanakah para pemikir-pemikir partai selama ini? Bukankah para pemikir-pemikir tersebut kelak akan duduk dalam struktur pemerintahan? Buah pemikiran-pemikiran mereka akan menjadi program kerja yang nyata dan diharapkan memberikan solusi atas persoalan-persoalan kehidupan masyarakat dan bangsa.

Pun begitu, jika dilihat dari program kampanye saja masih membeo kepada program-program kerja partai di masa lalu, membuktikan rendahnya kepekaan partai terhadap masalah-masalah sosial kekinian yang dihadapi oleh masyarakat.

Sehingga menjadi wajar jika muncul sebuah keraguan akan kemampuan partai beserta pemikir-pemikirnya dalam menemukan solusi terhadap persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Bahkan, pada kenyataannya kerap menambah persoalan baru bagi bangsa dan negara ini.

Covid-19 dan Pilkada Serentak 2020

Pemerintah, dalam hal ini DPR dan lembaga penyelenggara pemilu telah sepakat bahwa pilkada serempak akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Pilkada ini dilaksanakan saat wabah Covid-19 belum lagi menunjukkan tanda-tanda usai. Bahkan angka terinfeksi kian hari kian bertambah.

Sementara itu, upaya-upaya penemuan vaksin dan obat belum lagi dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Ini kenyataan yang tidak dapat dipungkiri beserta kemungkinan-kemungkinan masalah yang ditimbulkannya.

Sejauh sepengetahuan penulis, wabah covid-19 ini mulai merebak di Indonesia pada awal Maret 2020. Jumlah kasus perkasus, kian hari kian bertambah.

Wabah ini kemudian tidak saja berdampak kepada kesehatan masyarakat yang terjangkit, melainkan juga terhadap sektor-sektor lainnya. Seperti sektor ekonomi, pendidikan, pariwisata, politik serta sektor lainnya.

Misalnya saja, sektor ekonomi. Laporan yang diumumkan Kementerian Tenaga Kerja per 02 Juni 2020 adalah tenaga kerja yang terdampak pandemi berkisar 3,05 juta orang per 2 Juni 2020. Sementara itu untuk angka pemutusan hubungan kerja per 27 Mei 2020 mencapai 1.792.108 juta tenaga kerja. Dan jika angka tersebut diakumulasikan dengan angka pengangguran dapat mencapai 5,23 juta orang per 02 Juni 2020.

Ini adalah salah satu persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia, selain masalah pandemi yang belum berakhir, yaitu masalah lapangan pekerjaan.

Belum lagi sektor pendidikan, yaitu proses penyelenggaran pendidikan dengan metode jarak jauh melalui fasilitas internet. Ada persoalan ketidakmampuan orangtua siswa dalam membeli gawai (hand-phone), serta kuota internet bagi anaknya yang menjadi peserta didik.

Ditambah persoalan keterbatasan jaringan seluler di wilayah terluar dalam katagorisasi wilayah pendidikan di Indonesia yang notabene minim sinyal. Serta persoalan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Ya, masyarakat dan bangsa Indonesia kemudian dihadapkan pada segudang masalah. Pun begitu, sejauh ini, masyarakat Indonesia masih merasakan kehadiran negara dalam bentuk penyaluran bantuan sembako maupun penyaluran bantuan-bantuan lainnya yang digulirkan oleh pemerintah Indonesia.

Pertanyaannya kemudian, sejauh apa partai-partai itu hadir di dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dewasa ini serta memberikan solusi-solusi yang dibutuhkan?

Keraguan akan kepekaan partai terhadap masalah yang dihadapi masyarakat kian membesar saat kita menyaksikan cuitan musisi Iwan Fals di akun twitternya,“Waktu musim pileg, semua partai sanggup bagi2 kaos merk partai dan caleg walau rakyat tidak butuh. Sekarang, saat rakyat butuh satu masker saja, tidak ada partai yang sanggup memberi.”

Dalam artian lain, partai-partai yang ada tidak memiliki kepekaan terhadap masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat dan negara dalam kontek pandemi. Yaitu pemberian sebuah masker yang notabene dibutuhkan oleh masyarakat.

Kemudian, bagaimana partai-partai tersebut akan memberi solusi kepada masalah yang tengah dihadapi masyarakat, jika kepekaan saja tidak dimiliki?

Sebuah kewajaran jika menjelang pilkada serempak 2020, sudah selayakanya kita mengamati apa saja program kerja yang digulirkan oleh partai selama kampanye berlangsung. Apakah masih membagi-bagi kaos seolah bangsa Indonesia ini tengah menghadapi krisis tekstil atau sekedar membagi-bagi masker karena pandemi covid 19 belum berakhir?

Padahal, masyarakat membutuhkan terbukanya lapangan pekerjaan dan modal usaha untuk menggerakan sektor ekonomi. Atau paling tidak, kuota internet gratis bagi para pelajar.

Yuk, kita nilai, sejauh apa partai beserta calon-calon yang diusungnya itu memiliki kepekaan terhadap masalah yang dihadapi masyarakat dewasa ini?

Apa saja yang dilakukan oleh para calon-calon yang diusung partai. Jangan-jangan, calon dan partai itu hanya peduli pada kursi kekuasaan saja.

Jakarta 31 Agustus 2020.