Eddy Guridno, Doktor Ilmu Politik dan Pragmatisme Politik di Balik Alexis

Dr, Eddy Guridno, SE., M.Si.M.
Dr, Eddy Guridno, SE., M.Si.M.

Eddy Guridno, SE., M.Si.M. akhirnya menjadi Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional ke-17. Yang menarik, Eddy Guridno membuat temuan baru dalam dunia ilmu politik, yaitu revisi atas teori-teori politik dan konflik kepentingan. Temuan ini, diperoleh Dr. Eddy Guridno, SE., M.Si.M. melalui penelitian berdasarkan studi kasus kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menutup kegiatan Hotel Alexis.

Eddy Guridno menjadikan kasus ini sebagai penelitian untuk disertasi Doktoralnya yang berjudul: “Dinamika Politik dengan konflik Kepentingan dalam Penerapan Kebijakan Pemerintah di DKI Jakarta Periode (2017-2018)”. Tema ini menarik bagi Eddy Guridno, bermula ketika Pilkada DKI mulai menunjukkan eskalasi yang tinggi. Bukan saja tingkat lokal, tapi juga sudah merambah ke skala nasional.

Dalam beberapa kesempatan, dua kandidat, Anies Baswedan dan Basuki T Purnama atau Ahok, saling adu debat soal program. Makin menarik perhatian, saat Ahok melontarkan isu:“Ada surga dunia di Alexis lantai 7.”

Rupanya, Anies menangkap kalimat ini dan menggunakannya sebagai alat untuk propaganda. Bahkan, Anies kemudian menjadikan tema itu sebagai janji kampanye: “Kalau saudara-saudara percayakan kepada saya, maka saya akan selesaikan Alexis. Aaya akan tutup Alexis. Dan apa yang saya akan kerjakan kemudian, saya akan menjaga moralitas, menjaga keadilan di bumi Jakarta.”

Eddy Guridno menempuh pendidikan S1 dan S2-nya di bidang yang sama, yaitu Ekonomi Perusahaan. Selain menjadi dosen dan Direktur Akademi Pariwisata Nasional, Eddy juga mengelola beberapa perusahaan di sektor pariwisata.

Janji kampanye Anies Baswedan, menarik perhatian Eddy Guridno yang sedang mempersiapkan program Doktoral Ilmu Politik. Kemudian, dijadikanlah “adu program” soal Alexis dalam pilkada DKI 2017 sebagai studi kasus.

Inilah yang menjadikan penelitian Eddy Guridno makin menarik. Karena, ditemukan beberapa argumen bahwa ternyata isu Alexis –sebuah tempat hiburan mewah di Jakarta Utara– berkembang menjadi sekulerisme.

Dalam isu ini, ada persinggungan-persinggungan dengan aspek moral, dan kemudian bersinggungan dengan konstalasi politik yang tinggi. Di sinilah konflik politik ditemukan, yaitu adanya pertarungan perebutan sumber-sumber ekonomi.

Eddy Guridno, telah melakukan beberapa kajian ilmiah yang dituangkan di dalam jurnal bereputasi. Karya-karya yang dibuatnya, terutama konsen pada ekonomi politik, karena banyak hasil penelitiannya berkaitan dengan kewirausahaan.

Apa yang menjadi janji politik Anies Baswedan, yang kemudian terpilih menjadi Gubernur DKI dan melaksanakan janji politik itu sebagai kebijakan pemerintah daerah, menjadikan rancangan disertasi Eddy Guridno semakin mengarah pada pembentukan suatu teori baru di dalam ilmu politik. Terutama soal politik aliran.

Eddy menyebutkan, menurut data, hampir 70% masyarakat Jakarta memiliki pandangan hidup religius, terlepas dari agama apapun. Walaupun ada kecenderungan pragmatis, namun bukan berarti persinggungan moral atau nilai –dalam istilahnya, Eddy menyebut sebagai world view– tidak menjadi referensi dalam pengambil keputusan politik. Terutama dalam menentukan pilihan kandidatnya.

Dalam risetnya, Eddy menemukan argumen bahwa pola seperti ini bisa menjadi bom waktu dan menjadi sumber konflik. Apalagi jika kemudian janji politik itu dirumuskan sebagai kebijakan publik.

Eddy melalui risetnya menemukan bahwa masyarakat Jakarta sebagian besar masih religius. Hasil kajiannya menemukan rumusan, jika para pengambil kebijakan di daerah menyandarkan keputusan atau kebijakan publik pada “world view” yang tidak tepat, maka ini akan menjadi sangat berbahaya.

Dengan temuan yang didapat dari riset, Eddy Guridno merumuskan teori ilmu politik untuk diajukan dalam disertasi dan ujian Doktoralnya. Perspektif utama dari hasil riset Eddy Guridno adalah, teori kebijakan publik Franz F, seharusnya mempertimbangkan aspek internal, eksternal dan persepsi.

Bagi Eddy Guridno, ini kurang sempurna. Karenanya perlu ada revisi. Di sini, yang juga menjadi fokus adalah penerapan teori konflik yang telah dibuat oleh Prof. Maswadi Rauf. Bahwa, sumber konflik utama ada tiga, yaitu; antara kuasa dengan yang dikuasai, perebutan kuasa dengan jabatan yang berharga atau tinggi, dan penggunaan kekuasaan untuk tujuan pragmatis.

Hasil riset Eddy Guridno, membentuk argumen bahwa teori ini, setelah diuji di lapangan dengan uji validitas triangulasi, terkonfirmasi bahwa teori ini masih belum bisa membaca word view sehingga belum bisa membaca area konflik yang lebih luas.

Hasil riset Eddy Guridno bisa menjadi refrensi seluruh pimpinan daerah dan seluruh pembuat kebijakan, bahkan pelaksana kebijakan, sebaiknya mampu untuk mengadopsi ini. Yaitu, dengan menyematkan posisi secara tepat terhadap word view –atau pandangan hidup– dalam pembuatan kebijakan publik. Ini akan menjadi lebih baik, karena jika ditempatkan pada posisi keliru, dia akan menjadi sangat berbahaya.

Melalui Sidang Terbuka Promosi Doktor yang dilaksanakan dengan khidmat di bulan Januari 2020, Eddy Guridno menguraikan dan mempertahankan argumentasinya. Hasilnya, Eddy Guridno yang dalam sidang juga dihadiri oleh istri dan ketiga anaknya, dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan gelar Doktor Ilmu Politik.(*)